Material merupakan salah satu elemen utama dalam pekerjaan konstruksi. Material yang sulit didapatkan dan harga yang terlalu mahal dibandingkan dengan produk asing adalah sebagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dengan konstruksi. Badan usaha rantai pasok yang terakreditasi dengan baik merupakan salah satu jawaban untuk menghadapi tantangan tersebut. Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional periode 2021-2024 memberikan paparan menarik yang strategis bagi badan usaha konstruksi dan rantai pasok di Indonesia.
Diperlukan SDM yang kompeten dalam industri konstruksi nasional – Photo by Hardy Gunanda
Bagaimana peran LPJK, terutama dalam pengembangan jasa konstruksi di Indonesia?
LPJK merupakan wadah partisipasi masyarakat jasa kontruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Adapun 7 pengurus LPJK berasal dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi, Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria, perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria, dan asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi.
Tugasnya adalah melaksanakan registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kelancaran proyek dipengaruhi oleh kecepatan rantai pasok – Photo by Roderick Adrian
Berdasarkan Nomenklatur LPJKN dan LPJKP pada Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, LPJKN berkedudukan di Ibukota Negara sedang LPJKP berkedudukan di Ibukota Provinsi. Dengan adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi yang menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, maka hanya ada satu nomenklatur mengenai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yaitu LPJK dan berkedudukan di Ibukota Negara. Status LPJK yang semula merupakan lembaga masyarakat yang mandiri dan independen dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tersebut, berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang dibiayai oleh APBN Kementerian PUPR.
Pemerintah lebih menitikberatkan dalam pengelolaan rantai pasok – Photo by Vicky Cipta
Bagaimana struktur dan cara kerja LPJK dalam menata rantai pasok konstruksi di tanah air?
LPJK tidak secara langsung menangani rantai pasok karena tugas pertama dari LPJK ini adalah melakukan registrasi badan usaha, registrasi asosiasi, registrasi tenaga kerja, registrasi kerja rantai pasok. Kami pada dasarnya membuat registrasi asosiasi yang bernaung di LPJK. Hal kedua adalah memberikan rekomendasi linsensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) yang berguna untuk menetapkan rekomendasi badan usaha atau organisasi rantai pasok.
To read the complete article, register your details above
to be notified once the revamped Construction Plus App is ready!
