Pembangunan Bendungan Keureuto yang berlokasi di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara termasuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Saat ini. progres fisik pembangunan konstruksi bendungan tersebut telah mencapai sebesar 65,63%. Dengan capaian tersebut, maka artinya tidak lama lagi Bendungan Keureuto dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Proyek ini memiliki fungsi utama untuk menampung air dari sungai Krueng Keureuto.
Sementara itu, Basuki Hadimoeldjono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam sambutannya mengatakan bahwa sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara adalah penyebab utama terjadinya banjir pada Kota Lhoksukon dan sekitarnya. “Sungai Krueng Keureuto tergolong dalam tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat 6 (enam) anak sungai yang memberikan kontribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto sehingga menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir,” jelas Menteri Basuki.
Foto: PUPR
Bendungan Keureuto memiliki kapasitas tampung 215,94 juta/m3 dan juga dirancang untuk memiliki tampungan khusus banjir sekitar 30,39 juta m3 atau sebesar 501,49 m3/detik sehingga mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun di kawasan Aceh Utara. Bendungan ini juga akan difungsikan untuk menyediakan air irigasi yang mampu mengairi lahan seluas 9.420 hektar yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi DI Pasee Kanan seluas 6.677 hektar.
Heru Setiawan selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I menjelaskan bahwa Bendungan Keureuto juga akan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat. “Bendungan ini akan menyediakan air baku dengan kapasitas 0,5 m³ per detik, dan dimanfaatkan juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6,34 MW sehingga secara umum Bendungan Keureuto merupakan bendungan multifungsi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara,” terang Heru.
Bendungan Keureuto merupakan salah satu bendungan terbesar di Sumatera yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2015 dan berbiaya APBN sebesar Rp 2,68 triliun. Proyek ini dilaksanakan secara bertahap melalui empat paket melalui kontraktor, PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk paket 2; PT Hutama Karya – Perapen untuk paket 3; dan Abipraya – Indra – Nusa, KSO untuk Paket Penyelesaian. — Construction+ Online
