Peningkatan kualitas permukiman kumuh di seluruh Indonesia terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Lewat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan infrastruktur dasar permukiman dan fasilitas-fasilitas yang mendukung produktifitas masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan berkurangnya kawasan kumuh hingga 0%.
Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat terlibat penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga pengawasannya. Skema pemberdayaan ini umumnya diterapkan pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. “Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada permukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Foto: PUPR
Program ini juga memperbaiki akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh melalui rekonstruksi dan penguatan fasilitas publik untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, bukan hanya meliputi kegiatan berbasis masyarakat, tetapi juga infrastruktur yang skala kawasan. “Dukungan infrastruktur dan layanan investasinya terbagi menjadi skala kawasan dan skala lingkungan. Meliputi dukungan pembangunan jaringan jalan, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan drainase, jaringan pengelolaan sampah, jaringan perpipaan air minum dan jaringan penanganan kebakaran,” tambah Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya J. Wahyu Kusumosusanto.
Berdasarkan target RPJMN 2015-2019, capaian pengurangan kawasan kumuh seluas 32.221 Ha (84%) dari target seluas 38.431 Ha. Sisanya, seluas 6.209 Ha (16%) belum tertangani dikarenakan beberapa hal seperti kawasan kumuh berada di lokasi ilegal, memerlukan pola penanganan yang lebih kompleks, dan memerlukan safeguard sosial sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. “Selain kita berkontribusi pada RPJMN 2015-2019, berdasarkan target RPJMN 2020-2024, pengurangan kawasan kumuh hingga akhir tahun 2022 telah mencapai 6.872 Ha (69%) dari target seluas 10.000 Ha. Sehingga, untuk mencapai target tersebut masih terdapat gap seluas 3.128 Ha (31%) hingga akhir tahun 2024,” jelas Wahyu. — Construction+ Online
