Sebenarnya, rencana pemindahan ibu kota bukanlah hal baru karena sudah direncanakan sejak zaman Presiden Soekarno.Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rencana relokasi ini kembali timbul ke permukaan dengan tujuan untuk memberikan efek pemerataan menyeluruh dengan memindahkan pusat pemerintahan yang Jawa-sentris menjadi lebih Indonesia-sentris.
LATAR BELAKANG
Kesenjangan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya memang sudah semakin terasa. Saat ini, 57% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa dan 58,49% ekonomi berputar di pulau yang sama, di mana 20,85% kontribusinya datang dari Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) saja. (Sumber: Bappenas, 2019).
Beberapa alasan terkait mengenai relokasi IKN
Jakarta dirasakan sudah overload dengan over-urbanisasi, ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan, seperti banjir, penurunan level tanah, polusi atau pencemaran sungai dan lingkungan, dan banyak hal negatif lainnya. Isu over-urbanisasi, seperti kemacetan, infrastruktur yang tidak memadai, krisis air, kekumuhan, dan merebaknya isu keamanan hingga terorisme juga turut menambah beban ibu kota Indonesia saat ini. Hal itu masih ditambah juga dengan tekanan yang besar kepada kondisi DKI Jakarta yang mengambil terlalu banyak peran, baik sebagai pusat bisnis, keuangan dan jasa, pusat pemerintahan dan pelayanan publik, pusat sosial dan budaya, pusat keamanan, dan lainnya.
Pemindahan ini dirasa sudah mendesak, mengingat pemerintahan sudah beberapa kali mengalami kondisi darurat saat terjadi banjir besar, demonstrasi, dan aksi terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Untuk keberlanjutannya di masa mendatang, Jakarta akan menjadi semakin tidak memadai untuk memenuhi kriteria sebagai pusat pemerintahan.
Pembangunan metropolis yang cerdas
NAGARA RIMBA NUSA
Untuk mengantisipasi dan mewujudkan rekolasi ibu kota ini, pemerintah Indonesia menyelenggarakan sebuah sayembara penataan kawasan dan ibu kota baru di Kalimantan yang dilakukan pada awal bulan Oktober 2019. Dengan tenggat waktu di minggu ketiga bulan November 2019, di mana lingkup pekerjaannya sangat luas yang meliputi kawasan seluas 180.000 hektar untuk level metropolitan, 56.000 hektar untuk konteks regional, dan 6.000 hektar untuk core pusat pemerintahan, maka dibutuhkan beragam disiplin dan harus diselesaikan dalam waktu singkat.
SIBARANI SOFIAN
PENDIRI DAN DIREKTUR URBAN+
Setelah menyelesaikan studi di jurusan arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB), Sibarani melanjutkan studi master-nya di University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia di bidang Urban Development and Design. Sempat menjabat sebagai principal/director dari U+D Studio tahun 2004-2007, ia bergabung dengan AECOM Singapura sebagai Director of Urban Design untuk wilayah Asia Tenggara selama 2007-2011. Sibarani bergabung dengan AECOM Indonesia mulai tahun 2011 sebagai Director of Development, menjadi Country Manager pada tahun 2014-2015, dan menjabat sebagai Executive Director of Building & Places hingga tahun 2016.
Pada tahun 2017, Sibarani mendirikan URBAN+, sebuah tim desain yang bergerak dalam bidang perencanaa kota dan arsitektur. Sering mengikuti kompetisi di dalam dan luar negri, ia juga telah memenangkan berbagai penghargaan di bidang perencanaam wilayah dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, China, Taiwan, Korea Selatan, dan India.
To read the complete article, register your details above
to be notified once the revamped Construction Plus App is ready!
