Peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur antara Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Yun Seong-won telah dilakukan Senin, 21 Maret 2022 di Gedung Kementerian PUPR. Pada kesempatan tersebut, Indonesia diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tiga agenda dalam kegiatan ini meliputi pembahasan pembangunan Jembatan Batam – Bintan, pembentukan rencana dasar dan feasibility study (FS) untuk perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN), dan pembahasan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) bantuan teknis Korea Selatan untuk perpindahan IKN.
John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri PUPR mengatakan pembahasan kerja sama bidang infrastruktur ini menjadi komitmen bersama untuk sharing ilmu pengetahuan, terutama di bidang jembatan dan pengembangan IKN. Jembatan Batam – Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya akan menjadi jalan tol.
Gambar: PUPR
Jembatan dan tol ini membentang sepanjang 14,74 km, di mana rencana pendanaan proyek ini terdiri dari dua skema, yakni dukungan pemerintah melalui loan dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG). “Status Jembatan Batam – Bintan saat ini dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang, dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),” ujar Wamen John.
Wamen Yun Seong-won mengatakan bahwa Indonesia dengan Korea Selatan memiliki kemiripan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. “Kami memiliki pengalaman membangun jembatan di atas laut dengan sukses dan memiliki teknologi memadai di bidang jembatan. Untuk itu, kami berharap bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam – Bintan ini,” jelasnya.
Pemerintah Korea Selatan berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam – Bintan ini melalui skema KPBU. “Setelah kami pelajari, KPBU dengan model MRG kurang lebih sama seperti skema yang kami tawarkan, yakni Availability Payment,” tambah Wamen Yun Seong-won. Keberminatan dalam pembangunan Jembatan Batam – Bintan ini melalui Korean Exim Bank (KEXIM) yang telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021 untuk mendanai komponen cable stayed dengan skema KPBU.
Pembahasan lain mengenai kerja sama kedua negara meliputi bantuan teknis untuk menyusun prinsip, design criteria, dan FS untuk pembangunan kompleks perumahan ASN di IKN. Salah satu bentuk kerja samanya adalah training online bagi ASN Kementerian PUPR untuk mempelajari konsep desain dan operasionalisasi kompleks perumahan yang berkelanjutan.
Untuk pembahasan perpanjangan MoU Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN antar Kementerian PUPR dengan MOLIT dilakukan karena akan berakhir pada 25 November 2022 ini. Kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang MoU ini dengan bentuk kerja sama, seperti pertukaran informasi, berbagai pengalaman, pengetahuan, dan teknologi serta penugasan tenaga ahli. — Construction+ Online
