Bantuan pembiayaan perumahan sejumlah 278.000 unit untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 menjadi salah satu target yang diupayakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini terkait dengan upaya peningkatan jumlah rumah tangga untuk memiliki rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Bantuan rumah subsidi layak huni ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengutarakan, “Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman.” Bantuan pembiayaan perumahan TA 2020 ini terdiri dari tiga program, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tambahan Stimulus Fisk Melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB).
Alokasinya meliputi: FLPP sebanyak 102.500 unit senilai Rp11 triliun; BP2BT sebanyak 9.500 senilai Rp380 miliar; dan SSB sebanyak 175.000 unit senilai Rp788 miliar. SSB sendiri terdiri dari 155.000 unit KPR SSB reguler dan 20.000 unit KPR SSB untuk ASN, TNI dan Polri.
Ketentuan penyaluran bantuan FLPP meliputi kepemilikan rumah tapak atau rumah susun, suku bunga 5% per tahun, tenor 20 tahun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp4 juta, uang muka 1%, harga jual sesuai Kepmen PUPR, dan pembebasan PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketentuan BP2BT meliputi pemilikan rumah dan pembangunan rumah, suku bunga pasar, dana BP2BT maksimal Rp40 juta untuk uang muka atau biaya membangun, persyaratan menabung 3 bulan, harga jual sesuai Kepmen PUPR, dan bebas PPN sesuai PMK. Sedangkan, SSB meliputi pemilikan rumah tapak atau rusun, suku bunga 5% per tahun (kecuali Papua dan Papua Barat sebesar 4% per tahun), tenor 10 tahun selanjutnya suku bunga komersial, SBUM Rp4 juta (kecuali Papua dan Papua Barat SBUM Rp10 juta), uang muka 1%, harga jual sesuai Kepmen PUPR, dan bebas PPN sesuai PMK.
Bagi konsumen yang ingin mendapatkan subsidi perumahan ini, maka mereka harus berpenghasilan kurang dari Rp8 juta. Sementara, untuk pembelian rusun di Papua dan Papua Barat melalui BP2BT dibatasi penghasilan maksimal Rp8,5 juta. — Construction+ Online
