COMMENTARY ONLINE EXCLUSIVE

Skema Prioritas dan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

Pandemi ini memberi peluang bagi Indonesia untuk merefleksikan dan mempertimbangkan apa model investasi infrastruktur yang tepat di masa depan | Foto: Akhmad Dody Firmansyah / Shutterstock

Oleh Anton Adianto

Penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia sudah merambah ke segala bidang, termasuk industri konstruksi. Seperti di belahan dunia lain, sektor konstruksi di Indonesia juga terdampak hebat, baik pada proyek-proyek konstruksi swasta ataupun pemerintah. Sektor konstruksi yang melibatkan proyek-proyek pemerintah dirasakan sangat luas melalui investasi infrastruktur yang memang menjadi salah satu lokomotif pembiayaan utama pada proyek pemerintah dalam lebih dari 5 tahun terakhir.

SKEMA PRIORITAS INFRASTRUKTUR
Sri Mulyani Indrawati yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini menitikberatkan prioritas dan pembiayaan pengembangan infrastruktur di tanah air melalui beberapa skema dalam rangka pemulihan pasca-pandemi. Menurutnya, COVID-19 memberi peluang bagi Indonesia untuk merefleksikan dan mempertimbangkan kembali seperti apa masa depan investasi infrastruktur setelah pandemi.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mendefinisikan ulang prioritas infrastruktur untuk lebih mengandalkan pada investasi yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan hidup dan kepentingan banyak masyarakat, seperti kesehatan, sosial, dan infrastruktur digital.

BACA JUGA: Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembiayaan proyek bagi para kontraktor pasca-pandemi

Sebagai bagian dari pemulihan ekonomi tanah air, mulai tahun 2021 mendatang pemerintah akan memasukkan infrastruktur sebagai salah satu pendorong utama untuk menginisiasi pemulihan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada tiga elemen utama, yakni: penguatan infrastruktur kesehatan nasional; transformasi digital, termasuk sektor publik; serta infrastruktur padat karya.

Pengembangan infrastruktur terbarukan menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia | Foto: Ari Wid / Shutterstock

PENGUATAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN NASIONAL
Prioritas utama pemerintah tahun depan tetap pada infrastruktur publik untuk kesehatan nasional. Artinya, pembangunan rumah sakit yang lebih banyak dan lebih baik, sanitasi, penyediaan air minum yang aman dan sehat, dan perumahan merupakan elemen yang paling diprioritaskan. Pandemi ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur kesehatan masyarakat yang baik menjadi sangat penting karena hal itu berpengaruh langsung ketika terjadi wabah atau penyebaran penyakit, seperti halnya COVID-19.

TRANSFORMASI DIGITAL
Pandemi ini telah menunjukkan bahwa terjadi kegiatan ekonomi dan sosial gaya baru di mana semua instrumen masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan realitas normal baru. Jarak fisik yang dibatasi sudah menjadi adaptasi kebiasaan baru yang harus diterima semua kalangan, di mana artinya ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni menjadi sangat penting.

Dengan pandemi yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, maka pemerintah menitikberatkan juga perlunya mengembangkan infrastruktur digital. Hal ini bukan hanya untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial dalam keadaan new normal atau masa transisi, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, transformasi digital sektor publik juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, dengan mengubah layanan publik menjadi bentuk yang lebih digital, efisiensi logistik dan konektivitas juga akan terdampak secara langsung dan dapat ditingkatkan.

INFRASTRUKTUR PADAT KARYA
Proyek-proyek infrastruktur pariwisata dan kawasan industri sangat relevan dengan pemulihan pasca-pandemi di Indonesia. Pemerintah juga bermaksud untuk memprioritaskan program pembangunan perkotaan dengan menargetkan kota-kota metropolitan tertentu untuk dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan layanan penting, seperti transportasi perkotaan, pengelolaan sampah, dan distribusi gas. Untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutannya, pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur terbarukan.

BACA JUGA: Metoda pembiayaan proyek bagi pengembang

SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Untuk merealisasikan ketiga prioritas pemerintah di sektor infrastruktur tersebut, sangat tidak mungkin jika pembiayaan yang dipakai hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata. Hal ini terkendala karena faktor kapasitas fiskal Indonesia yang terbatas. Oleh karenanya, pemerintah perlu mencoba untuk melakukan terobosan yang kreatif dan inovatif dalam upaya menghimpun dana dalam rangka mengembangkan instrument pembiayaan proyek secara masif. Indonesia sendiri sudah memiliki pengalaman dalam mengembangkan skema Public Private Partnership, dan hal itu bisa menjadi batu pijakan untuk mengeksplorasi kreasi dan inovasi lain yang lebih kuat pasca-pandemi ini.

Seperti diketahui bahwa Kementerian Keuangan RI sebagai salah satu tangan kanan pemerintah dalam masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini tengah melakukan komunikasi dan pertemuan intensif untuk membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Skema ini sebagian akan digunakan untuk memobilisasi partisipasi swasta internasional. Di samping itu, pemerintah juga tengah menggodok terbentuknya sekuritas berbasis aset, salah satunya dengan menempatkan infrastruktur sebagai sebuah aset yang dapat dikapitalisasikan untuk menarik pembiayaan ekuitas dari investor. Hal ini sangat penting karena artinya pemerintah Indonesia tidak harus selalu berutang dalam melakukan pembiayaan infrastruktur.

– Construction+ Online


Disclaimer: Construction+ makes reasonable efforts to present accurate and reliable information on this website, but the information is not intended to provide specific advice about individual legal, business, or other matters, and it is not a substitute for readers’ independent research and evaluation of any issue. If specific legal or other expert advice is required or desired, the services of an appropriate, competent professional should be sought. Construction+ makes no representations of any kind and disclaims all expressed, implied, statutory or other warranties of any kind, including, without limitation, any warranties of accuracy and timeliness of the measures and regulations; and the completeness of the projects mentioned in the articles. All measures, regulations and projects are accurate as of the date of publication; for further information, please refer to the sources cited.

Hyperlinks are not endorsements: Construction+ is in the business of promoting the interests of its readers as a whole and does not promote or endorse references to specific products, services or third-party content providers; nor are such links or references any indication that Construction+ has received specific authorisation to provide these links or references. Rather, the links on this website to other sites are provided solely to acknowledge them as content sources and as a convenient resource to readers of Construction+.