Tanah atau kawasan yang dalam kurun waktu dua tahun sengaja ditelantarkan sejak diberikan (izin) akan dicabut dan dikembalikan ke negara sebagai bank tanah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang dari laman Kementerian ATR/BPN. Budi menjelaskan bahwa tanah atau kawasan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN Perdananto Ariwibowo, bank tanah memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan kegiataan perencanaan, pengadaan, pengelolaaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah di Indonesia.
Lebih lanjut Perdananto menuturkan, “Bank tanah ini dibuat untuk mengatur dan menata tanah lebih tertib, terutama untuk kepentingan negara.” Bank tanah tersebut nantinya akan mengambil dan menampung tanah kemudian mengelola dan mengembalikan kembali untuk kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, serta pemerataan.
Pemerintah saat ini tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berupa 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan 5 RPP khusus pertanahan dan tata ruang, yakni: RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP tentang Pemberian Hak Atas Tanah, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, serta RPP tentang Kawasan dan Tanah Telantar.
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dinilai dapat memberikan kepastian dalam kegiatan untuk kepentingan umum seperti pengadaan tanah untuk pembangunan proyek infrastruktur, contohnya: pembangunan jalan tol, waduk dan bandara. – Construction+ Online
