NEWS & EVENTS ONLINE EXCLUSIVE

Rehabilitasi Fasilitas Publik dan Rumah Tahan Gempa di Lombok

Bencana alam berupa gempa di Lombok meninggalkan luka bagi masyarakat. Dalam rangka pemulihan pasca gempa, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan program rehabilitasi fasilitas publik dan rumah di Lombok. Upaya rehabilitasi fasilitas publik dan rumah ini dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pasca gempa Lombok sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

“Kita mengutamakan perbaikan prasarana ekonominya, seperti pasar Tanjung dan pasar Pemenang. Fasilitas umum lainnya seperti masjid, mushalla, sekolah, dan perkantoran akan dibangun kembali dengan bangunan sementara. Kita melibatkan BUMN Karya seperti PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya. Untuk pembersihan akan dilakukan BNPB, TNI, dan Polri sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan, dan kita dukung dengan suplai alat berat seperti dump truck, loader, dan excavator”, ujar Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR.

Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk setiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa. Sistem swakelola sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa. Hingga saat ini telah dikirimkan 20 contoh bangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) bersama tim fasilitator 150 orang yang akan mendampingi masyarakat untuk membangun rumahnya. Program ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana letusan Gunung Merapi tahun 2006 di Yogyakarta.

Direktur Jendral (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menargetkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akan selesai dalam waktu satu tahun. Risha menggunakan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan konstruksi rumah konvensional. Biayanya juga terjangkau, mudah dipindahkan karena knock down, tahan gempa dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

“Dengan rumah ukuran 36 dan biaya tiap 1 m2 sekitar Rp 1,5 juta maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Untuk komponen paling mahalnya yakni besi dan semen, akan dipasok oleh BUMN untuk memastikan harga pembangunannya sama. Kami pasti instruksikan untuk gunakan komponen dari dalam negeri”, ujar Danis. Untuk rekonstruksi fasilitas publik, Danis mengatakan telah memulai pembangunan pasar seperti di Pasar Tanjung dan Pemenang, agar roda aktifitas sosial ekonomi warga dapat segera berjalan kembali. Sementara untuk fasilitas pendidikan yang rusak, telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK yang hingga saat ini telah dilakukan perbaikan di 43 sekolah. — Construction+ Online