Volume sampah yang tinggi di kawasan perkotaan menjadi tantangan yang harus diatasi secara terpadu, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk swasta maupun masyarakat. Permasalah ini terjadi di banyak tempat di Indonesia sehingga membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 97,2 miliar untuk mendukung penanganan sampah melalui program Padat Karya Tunai (PKT) atau biasa dikenal sebagai program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R).
Program ini sendiri dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Hal ini ditekankan juga oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di mana Program PKT Kementerian PUPR mengkhususkan diri pada proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
“Adanya Program TPS-3R, masyarakat diajak untuk mengubah perilakunya agar membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang mereka hasilkan,” jelas Menteri Basuki. Pembangunan TPS-3R diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran dan praktik langsung kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya menyalurkan program TPS-3R di 162 lokasi dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2.430 orang. Pada Tahun Anggaran 2021 ini, capaian pekerjaan fisik padat karya TPS-3R yang tersebar di 26 Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Ditjen Cipta Karya sebesar 94,14℅ dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.098 orang atau setara dengan 235.050 Hari Orang kerja (HOK).
Pekerjaan fisik Program TPS-3R yang telah selesai 100%, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di 13 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Boyolali, Cilacap, Kebumen, Magelang, Purworejo, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Blora, Grobogan, Pati, Semarang, dan Kota Semarang. — Construction+ Online
