Jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 bertambah. Pada TA 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan pembiayaan perumahan sebanyak 200.000 unit. Program FLPP ini akan diperbanyak 10% menjadi 220.000 unit pada TA 2023.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp 23 triliun menjadi Rp 25,18 triliun. “Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp 0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun,” jelas Herry TZ saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta.
Program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun pada TA 2023 pada TA 2023 akan disalurkan untuk 54.924 unit. Dari nilai tersebut, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit bernilai Rp 34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.
Foto: PUPR
Realisasi bantuan pembiayaan perumahan TA 2022 hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14% dari target 200.000 unit dengan penyerapan anggaran 63,91% atau sebesar Rp 14,6 triliun dari total Rp 23 triliun. Sedangkan, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi 5.042 unit atau sebesar 69,23% dari target 7.283 unit dengan serapan anggaran Rp 196,5 miliar atau 67,44% dari Rp 291,4 miliar. “
Dirjen Herry TZ juga menyampaikan bahwa realisasi belanja anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022 mencapai Rp 296,25 miliar dari total Rp 512,47 miliar atau setara 55,70% dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29%. “Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,96%, setara Rp 126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18%,” jelas Herry TZ.
Selain sebagai upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) yang mencapai 12,7 juta pada tahun 2021 dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640.000, Kementerian PUPR mengharapkan bahwa fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan ini dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni. — Construction+ Online
