Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan internet yang pesat. Momentum ini dimanfaatkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyusun big data industri jasa konstruksi demi menyambut revolusi industri 4.0. Data ini akan diintegrasikan menjadi big data rantai pasok industri jasa konstruksi.
“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi yang sangat terbuka ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi khususnya di bidang konstruksi. Untuk memenangkan kompetisi global, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Hal ini sudah diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. “Sekarang banyak sistem informasi yang masih tersegmentasi dan sedang kami integrasikan. Big data ini nantinya akan menyediakan data yang dibutuhkan seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelelangan, konstruksi, operasional, dan pemeliharaan,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana.
Data terkait tenaga kerja konstruksi juga sedang dikembangkan melalui mekanisme sertifikasi digital. Kementerian PUPR telah merintis hal tersebut dengan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar seluruh data tenaga kerja konstruksi terakses dalam data kependudukan. Dengan demikian, penyedia jasa hanya perlu mencantumkan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) untuk diakses oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa. Tenaga ahli yang boleh mengikuti lelang hanyalah yang teregistrasi dan telah melalui proses validasi sehingga akan meminimalisir tenaga ahli yang menggunakan NIK dan sertifikat keahlian palsu.
Kementerian PUPR juga mengumpulkan data alat berat dan material konstruksi dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) secara bertahap. Kedepannya, alat berat yang boleh digunakan untuk pekerjaan konstruksi hanya alat berat yang sudah teregistrasi dan sudah diuji layak fungsinya.
