Luasan wilayah dan jumlah penduduk yang besar berimplikasi pada demand perumahan di Indonesia. Dengan kondisi 60,68% rumah tangga menempati hunian layak pada tahun 2022, maka Pemerintah perlu mengintensifkan kolaborasi dengan stakeholder bidang perumahan untuk mengoptimalkan suplai rumah layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) adalah bagian dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Direktorat SSPP bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelo-laan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan perumahan.
Ilustrasi kondisi perumahan dan permukiman | Photo by Kementerian PUPR
Dalam pelaksanaan tugas, Direktorat SSPP mempersiapkan dan mengawal:
- Kebijakan, program, dan anggaran agar penyelenggaraan bantuan rumah susun, rumah khusus, PSU rumah umum, dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terlaksana dengan baik.
- Keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) melalui kegiatan pendam-pingan, dan peningkatan kapasitas aparat pemda dalam proses penyelenggaraan perumahan; serta
- Peningkatan peran stakeholder perumahan untuk berkolaborasi menyediakan hunian layak dan terjangkau. Proses ini antara lain dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni yang dimiliki rumah tangga berpenghasilan rendah dan miskin ekstrem, kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pendam-pingan pelaksanaan bantuan perumahan melalui skema Kampus Merdeka, serta pemanfaatan dana CSR.
TANTANGAN PENYEDIAAAN HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU
Pertumbuhan penduduk dan suplai rumah layak adalah dua hal yang harus diseimbangkan agar backlog perumahan bisa diminimalkan sehingga seluruh masyarakat diharapkan dapat menghuni rumah layak.
Beberapa tantangan untuk mengoptimalkan suplai rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia antara lain adalah ketersediaan data jumlah dan sebaran kebutuhan rumah yang akurat, ketersedian lahan terjangkau dan sesuai dengan peruntukan ruang, kemudahan pembiayaan untuk penyedia dan konsumen perumahan, kemudahan perizinan pembangunan, serta keintegrasian lokasi pembangunan perumahan dengan jangkauan layanan infrastruktur permukiman.
PSU untuk Perumahan Bukit Hijau Urimessing, Kota Ambon
IR EDWARD ABDURRAHMAN, MSC.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Lahir di Bukittinggi, Edward mengawali pendidikan tingginya di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Planologi pada tahun 1991. Gelar master-nya didapatkan dari IHS Belanda dan Lund University di Swedia saat ia mengambil program Urban Housing Management. Sejak tahun 1995, ia sudah bergabung dengan Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sejak Agustus 2021, Edward dipercaya memegang jabatan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR.
To read the complete article, register your details above
to be notified once the revamped Construction Plus App is ready!
