Pemerintah Indonesia siap melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan melalui penandatanganan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Teknis Pemindahan Ibukota dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembahasan utama dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Wakil Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Lee Won-Jae di Sejong, Korea.
Menteri Basuki mengatakan perpanjangan MoU kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama konkret dengan Pemerintah Korea Selatan guna mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. “Dalam mempersiapkan konstruksi di IKN, kami perlu belajar dari Korea Selatan terkait sistem teknologi cerdas di IKN dan saya berharap dukungan ini dapat terwujud di bawah MoU yang ditandatangani saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea pada hari Kamis, 28 Juli 2022 kemarin,” katanya.
Foto: PUPR
MoU Kerja Sama Teknis Pemindahan Ibukota dan Pembangunan IKN pertama kali ditandatangani pada 25 November 2019 di Busan, Korea Selatan dan akan berakhir pada 25 November 2022 mendatang. Dengan penandatanganan Protocol to Amend MoU pada hari Kamis lalu, maka MoU tersebut akan berlanjut hingga tahun 2025.
Pemerintah Korea Selatan melalui MOLIT memberikan program-program dukungan untuk pembangunan IKN, di antaranya dukungan teknis untuk IKN, termasuk pengiriman 25 pegawai muda PUPR untuk mengikuti pelatihan di Korea Selatan, pembangunan sistem penyediaan air bersih untuk IKN dengan kapasitas 300 liter/detik, feasibility study untuk proyek pendukung Immersed Tunnel di Teluk Balikpapan (Jalan Tol Akses IKN), proyek hibah pipeline dari KOICA, dan proyek Korea City Network (KCN). — Construction+ Online
