COMMENTARY ONLINE EXCLUSIVE

Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek lingkungan | Ilustrasi: Shutterstock

Oleh Ayu Rizky Widyanti

Di Indonesia, infrastruktur merupakan roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berupa fasilitas teknis, fisik, sistem ataupun perangkat keras dan perangkat lunak ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan terhambatnya seluruh sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa signifikan bagi seluruh sektor di Indonesia, tidak terkecuali sektor konstruksi. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, sanitasi, air minum, persampahan, dan perumahan.

Menurut Gregory Mankiw dalam Teori Ilmu Ekonomi, infrastruktur memiliki arti sebagai wujud modal publik (public capital) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, pengertian infrastruktur berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga harus memperhatikan semua aspek dari hulu hingga ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek lingkungan dari masyarakat sekitar.

Baca juga: Implementasi Perencanaan Wilayah dan Kota Dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional

Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam Paris Agreement | Foto: Shutterstock

ASPEK PENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, Pemerintah telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam Paris Agreement. Ini merupakan kesepakatan lingkungan yang terjalin oleh hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya.

Untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia juga berupaya mendorong pembangunan infrastruktur untuk menerapkan aspek-aspek berikut:

Penerapan Prinsip-Prinsip Quality Infrastructure Investment (QII)
Penerapan ini meliputi pemaksimalan dampak positif infrastruktur dalam mencapai pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi ekonomi dan perspektif life-cycle cost, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam investasi infrastruktur, memperhatikan ketahanan bangunan terhadap bencana alam dan risiko lainnya, mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam investasi infrastruktur, serta memperkuat tata kelola infrastruktur.

Penerapan Green Infrastructure
Infrastruktur hijau merupakan konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan yang mana pembangunannya dimulai dengan tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian hingga tahap pemeliharaan yang didesain dan memperhatikan aspek-aspek yang mampu melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini meliputi pengurangan penggunaan sumber daya, pengurangan tumpukan limbah, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya, penggunaan sumber daya hasil daur ulang, perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian, serta mitigasi risiko keselamatan kesehatan perubahan iklim dan cuaca.

Penerapan Circular Economy infrastructure
Circular economy atau yang biasa disebut sebagai sirkularitas merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah dan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah bahan baru yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dengan memaksimalkan jumlah bahan baku lama yang telah didaur ulang. Sirkularitas sendiri pada prinsipnya memiliki enam prinsip, yaitu Rethink, Refuse, Repair, Reduce, Reuse, dan Recycle (6R).

Melalui penerapan 6R, infrastruktur akan memiliki dua peran yang cukup signifikan. Peran pertama, meningkatkan penerapan ‘Sirkularitas Infrastruktur’, yaitu infrastruktur yang dibangun melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan minim limbah. Peran kedua, meningkatkan penyediaan ‘Infrastruktur untuk Sirkularitas’, yaitu penyediaan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan aktivitas 6R. Dengan demikian, kedua peran infrastruktur terhadap diharapkan dapat mendukung sirkularitas guna mewujudkan infrastruktur di Indonesia yang berkelanjutan.

Baca juga: Capai Rp 100,6 Triliun, Kontrak Anggaran Paket Tender/Seleksi Dini Infrastruktur TA 2022 Ditandatangani

Infrastruktur berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa datang | Foto: Shutterstock

MANFAAT INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
Dengan menerapkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan tersebut, implementasi infrastruktur berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa infrastruktur berkelanjutan memiliki peranan penting sebagai salah satu pendukung berkembangnya industri kreatif di Indonesia.

Berkurangnya Tingkat Emisi Karbon
Komisi Ekonomi dan Iklim Global dari The New Climate Economy (NCE) memproyeksikan perencanaan pembangunan dengan penerapan infrastruktur berkelanjutan akan membantu mewujudkan tercapainya net zero emission melalui pengurangan kadar emisi karbon 3.7 gigaton dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Peningkatan Implementasi Energi Terbarukan
Dengan tersedianya layanan energi yang bersih dan terjangkau secara ekonomi dan secara upaya, maka diharapkan dapat memberikan akses energi terbarukan yang memadai secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.

Tersedianya Lapangan Pekerjaan Hijau (Green Employment)
Di masa depan, lapangan pekerjaan akan tercipta dengan beradaptasi pada penerapan realitas hijau sebagai salah satu konsekuensi dan dekarbonisasi ekonomi, selain juga sebagai bagian dari pengembangan ekonomi sirkular.

Berkurangnya Kesenjangan
Dengan adanya sustainable infrastructure diharapkan akan memberikan akses baru terhadap kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, transportasi, konektivitas jaringan, dan sebagainya secara menyeluruh.

Baca juga: Menjawab Tantangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol

Penerapan infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan terdapat pada Sustainable City di Yas Island, Uni Emirat Arab. Kota tersebut diharapkan akan memiliki semua elemen kehidupan berkelanjutan yang berkualitas tinggi dalam rangka mewujudkan pengurangan emisi karbon.

Pada akhirnya, terwujudnya implementasi infrastruktur berkelanjutan bukan hanya ditujukan untuk memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan saja. Namun lebih dari itu, terwujudnya implementasi infrastruktur berkelanjutan diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. — Construction+ Online


Disclaimer: Construction+ makes reasonable efforts to present accurate and reliable information on this website, but the information is not intended to provide specific advice about individual legal, business, or other matters, and it is not a substitute for readers’ independent research and evaluation of any issue. If specific legal or other expert advice is required or desired, the services of an appropriate, competent professional should be sought. Construction+ makes no representations of any kind and disclaims all expressed, implied, statutory or other warranties of any kind, including, without limitation, any warranties of accuracy and timeliness of the measures and regulations; and the completeness of the projects mentioned in the articles. All measures, regulations and projects are accurate as of the date of publication; for further information, please refer to the sources cited.

Hyperlinks are not endorsements: Construction+ is in the business of promoting the interests of its readers as a whole and does not promote or endorse references to specific products, services or third-party content providers; nor are such links or references any indication that Construction+ has received specific authorisation to provide these links or references. Rather, the links on this website to other sites are provided solely to acknowledge them as content sources and as a convenient resource to readers of Construction+.