Pada hari Senin, 18 September 2017 lalu telah diselenggarakan “Smart Indonesia Initiatives Conference” yang menghadirkan keynote speaker, antara lain: Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia; Eddy Satriya selaku Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; serta Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc, MM selaku Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lebih dari 150 peserta konferensi hadir di Nusantara Hall, ICE BSD, Tangerang, Banten untuk mengikuti konferensi yang memaparkan apa itu konsep smart city. Konferensi ini merupakan rangkaian dari acara Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 yang telah berlangsung sejak 14-24 September 2017 di ICE BSD.
Dalam paparannya, Kepala Bappenas menegaskan bahwa konsep smart city haruslah berujung kepada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kota tersebut. Kepala Bappenas mengingatkan pemerintah kota untuk tidak terjebak dengan kata ‘smart city’, karena sering diidentikan dengan kecanggihan informasi teknologi. Padahal lebih dari itu, konsep smart city sebenarnya adalah bagaimana mempercepat layanan publik, serta meningkatkan produktivitas kota agar bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (smart economy). Konsep smart city diupayakan agar kota yang kita tinggali menjadi kota yang berkelanjutan dalam hal smart economy, smart human capital, smart governance, smart mobility, dan smart living.
Konsep smart economy yang akan diarahkan oleh pemerintah berdasarkan RPJMN (2015-2019) adalah city branding (produk unggulan, SDM, karakter sosial dan budaya), e-business (mengembangkan peran layanan sistem informasi industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian kota), meningkatkan kemampuan inovasi SDM dalam inovasi dan kewirausahaan, dan elektronifikasi (transaksi manual menuju ke transaksi online).
Kepala Bappenas juga menyoroti tentang kesulitan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan perumahan bagi warganya, karena keterbatasan APBD. Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mendorong e-governance, di mana pelayanan publik aksesnya dibuka seluas mungkin agar semua kebutuhan masyarakat kota dapat terpenuhi. Salah satu yang harus diupayakan adalah konsep Public Private Partnership (PPP), di mana pihak swasta dan pemerintah daerah berkolaborasi bersama untuk memenuhi kebutuhan warga Kota. Contohnya lewat kebutuhan pemukiman bagi warga yang dilakukan oleh pihak swasta, namun sesuai denagn arahan dari pemerintah kota/kabupaten. Hal ini harus dijadikan kebiasaan pemerintah daerah ke depannya untuk mencapai smart economy dan smart governance.
“Pada tahun 2045, 80% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Oleh karena itu mulai saat ini sudah harus diantisipasi hal-hal yang akan menjadi kebutuhan warga kota. Misalnya, untuk 20 kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, sudah harus membuat konsep angkutan massal berbasis rel untuk segera diwujudkan ke depan,” ujar Bambang. Pemerintah sendiri juga memiliki banyak pekerjaan rumah, di antaranya bagaimana mengintegrasikan semua sistem informasi teknologi yang ada di semua pemerintah kota, dan bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal layanan publik serta membuat regulasi yang baik agar dapat mengantisipasi bisnis online yang semakin menjamur sehingga semua pelaku berada di level yang sama (the same level of playing field).
Smart Indonesia Initiatives Conference yang berlangsung hingga Rabu, 20 September 2017, menghadirkan total 60 pembicara dari dalam dan luar negeri. Salah satunya ada Prof. Toshio Obi yang merupakan dosen dari Waseda University. Pada tanggal 18 September 2017 lalu juga diadakan Nusantara Parade mengelilingi area pameran dan menyapa pengujung, serta band performance dari Revol dan accoustic performance oleh WWF Indonesia.
