Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggulirkan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada TA 2021 dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun untuk target menyerap sebanyak 1,23 juta orang tenaga kerja. Hingga awal Maret 2021 telah tersalurkan dana PKT sebesar Rp 1,39 triliun (6%) dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 110.544 orang. Perlu diketahui bahwa program PKT ini diinisiasi guna memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi COVID-19.
Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Utamanya, pekerjaan PKT meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan, seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum, dan sanitasi.
Untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp 7,15 triliun dengan target 386.159 tenaga kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi.
Foto: PUPR
Sementara itu, di bidang jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp 6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi yang meliputi kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol.
Di bidang permukiman, dialokasikan anggaran sebesar Rp 5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT regular, seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Anggaran padat karya tersebut juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target 378.460 tenaga kerja. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp 4,11 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya. – Construction+ Online
