Refocusing kegiatan dan anggaran TA 2021 untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebelumnya pagu Kementerian PUPR TA 2021 adalah Rp 149,81 triliun, mengalami refocusing sebesar Rp 17,99 triliun, maka pagu baru berubah menjadi Rp 132,81 triliun.
Pagu anggaran mendapat tambahan dari percepatan penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 4,04 triliun dan luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 0,21 triliun sehingga berubah menjadi Rp 136,06 triliun.
Melalui sistem e-monitoring Kementerian PUPR pada status 28 April 2021 lalu, dapat terlihat penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR adalah sebesar 24,49% atau senilai Rp 33,33 triliun dari total pagu TA 2021 sebesar Rp 136,06 triliun. Sementara untuk progres pembangunan fisik adalah sebesar 25,17%.
Pada tanggal yang sama, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik TA 2021 secara persentase lebih baik dari periode sama pada TA 2020 lalu, yakni capaian keuangan 14,16% dan fisik 17,61%. Progres penyerapan anggaran TA 2021 yang lebih cepat dari TA 2020 tidak terlepas dari upaya percepatan Kementerian PUPR melalui pelaksanaan sistem lelang dini sejak Oktober 2020.
Dari total jumlah paket untuk TA 2021 sebanyak 5.146 paket, saat ini sudah terkontrak 3.388 paket dengan nilai kontrak Rp 29,83 triliun. Pada akhir triwulan II direncanakan ada penambahan kontrak sebanyak 1.448 paket senilai Rp 18,73 triliun sehingga total terkontrak pada akhir triwulan II sebanyak 4.836 paket.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah MBR terus dilaksanakan.
Postur anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) dengan anggaran Rp 23,35 triliun. — Construction+ Online
