COMMENTARY ONLINE EXCLUSIVE

Kebijakan Pemerintah di Asia dalam Upaya Untuk Mendukung Sektor Konstruksi

Image by Jirsak/Shutterstock

Oleh: Anisa Pinatih & Anton Adianto

Pandemi COVID-19 telah berdampak kuat pada sektor konstruksi di semua negara, termasuk di Indonesia dan Asia. Pembatasan interaksi sosial dan perkumpulan manusia di tempat umum membuat berbagai pekerjaan termasuk pekerjaan konstruksi sempat terhenti atau tertunda sementara. Berbagai kebijakan dan perubahan terus dilakukan agar sektor konstruksi tetap berjalan mengingat perannya yang penting untuk menggerakkan perekonomian negara.

Penyesuaian ini juga dilakukan dalam penyelenggaraan konstruksi dan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Instruksi Menteri PUPR No. 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada 27 Maret 2020.

Bulan lalu, International Monetary Fund (IMF) bersama pemerintah Malaysia menyimpulkan bahwa ekonomi negara tersebut akan pulih pada 2021, dengan pertumbuhan yang diproyeksikan sebesar 6,5%, didorong oleh pemulihan yang kuat di bidang manufaktur dan konstruksi. Serupa dengan Malaysia, di negara lain di Asia, kebijakan yang terkoordinasi dengan baik dari pihak berwenang terhadap pandemi ini telah membantu mengurangi dampak keuangan makro dari krisis.

Pada kuartal pertama 2021, sektor konstruksi memang lebih siap menghadapi dampak pandemi dan telah menyusun rencana keberlangsungan bisnis yang beragam. Kebijakan pemerintah berperan besar dalam mendukung pemulihan sektor konstruksi; dan di bawah ini ada lima di antaranya.

Baca juga: Critical construction works to continue operations in the MCO 2.0

MEMBIARKAN SEKTOR KONSTRUKSI TERUS BEROPERASI
Di Malaysia, konstruksi merupakan salah satu sektor ekonomi yang diperbolehkan beroperasi selama movement control order (MCO) kedua. Di antara ruang lingkup pekerjaan tersebut adalah perbaikan dan pemeliharaan krusial, pekerjaan konstruksi infrastruktur publik yang utama, dan pembangunan akomodasi pekerja konstruksi. Keputusan pemerintah untuk mengizinkan konstruksi terus beroperasi adalah demi memastikan proses pemulihan ekonomi negara, menghindari tingkat pengangguran yang tinggi, dan memastikan bahwa orang-orang terus mendapatkan akses ke kebutuhan dasar dan krusial.

Di Singapura, pekerjaan krusial diizinkan untuk terus beroperasi dan pemerintah menginstruksikan agar izin kerja yang baru tiba dan pemegang S-pass untuk mengikuti tes saat kedatangan. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengamanatkan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian berbagai proyek infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan sektor konstruksi sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi negara.

Baca juga: Inilah Tiga Fokus PUPR untuk Tingkatkan Kualitas Jasa Konstruksi

MEMANTAU KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJA
Di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian PUPR menerbitkan protokol pencegahan COVID-19 di proyek konstruksi. Protokol ini dibuat sebagai panduan umum bagi pemilik, pengguna, penyelenggara bersama konsultan, kontraktor, subkontraktor, vendor atau supplier, fabrikator, mandor hingga para pekerja di lapangan dalam mencegah wabah COVID-19 di proyek konstruksi.

Protokol yang harus diikuti oleh pelaksana proyek pemerintah dan swasta ini terdiri dari kewajiban untuk membentuk satgas pencegahan COVID-19; penyediaan fasilitas kesehatan (faskes) di lapangan; pelaksanaan pencegahan wabah di lapangan berupa pemasangan poster, pengadaan kampanye, anjuran, penjelasan, pelarangan masuk ke lokasi bagi mereka yang sakit, pelaksanaan pengukuran suhu tubuh, serta penyemprotan disinfektan jika ditemukan kasus COVID-19 di lokasi.

Baca juga: Jaminan Hak-Hak Pekerja Konstruksi Selama Pandemi COVID-19 Melalui Instruksi Menteri PUPR

Di Hong Kong, pemerintah melakukan layanan tes di lokasi proyek. Hal ini memberikan kemudahan bagi pekerja untuk menjalani tes, sekaligus meminimalkan biaya yang ditanggung oleh pemberi kerja. Pemerintah juga membentuk tim inspeksi untuk meninjau tindakan pencegahan yang dilakukan di berbagai lokasi konstruksi.

Baca juga: Visitation to Construction Industry COVID-19 Testing Service Scheme

Di Singapura, Kementerian Pekerjaan terus meningkatkan proses penyaringan dari hulu ke hilir untuk menekan risiko penularan COVID-19. Saat ini, para pekerja hanya akan melayani stay-home notice (SHN) selama beberapa hari di hotel sambil menunggu hasil tes on-arrival mereka. Pekerja yang lolos dari tes ini kemudian akan melanjutkan untuk menjalani sisa masa karantina dan menyelesaikan proses orientasi keseluruhan, seperti pemeriksaan medis dan izin tinggal, dan semuanya dilakukan di bawah satu atap.

Di Malaysia, pemerintah menugaskan Dewan Pengembangan Industri Konstruksi Malaysia (Construction Industry Development Board / CIDB) dan para kontraktor untuk memperbaiki akomodasi dan menyediakan fasilitas karantina bagi pekerja yang terinfeksi atau diduga kasus. Untuk memastikan kepatuhannya, Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia telah mengintensifkan pengawasan dan akan segera mengambil tindakan disipliner terhadap semua kontraktor yang tidak mematuhi SOP.

MENGALOKASIKAN ANGGARAN 2021
Sejak akhir 2020, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 6.055 paket pembangunan infrastruktur dengan menelan anggaran tidak kurang dari Rp 80 triliun. Tahun 2021, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sekitar 10.000 paket pembangunan infrastruktur dengan anggaran sekitar Rp 149 triliun. Adapun anggaran pemerintah untuk keseluruhan konstruksi di Indonesia adalah sebesar Rp 414 triliun.

Baca juga: Rp 149,81 Triliun, Pagu Anggaran PUPR Tahun 2021

Baca juga: Hingga Awal Februari, Belanja Infrastruktur PUPR Sebesar Rp 10,6 Triliun

Pada bulan Maret 2021, Kementerian Pembangunan Nasional Singapura mengumumkan kebijakan utama untuk mempercepat transformasi sektor lingkungan binaan dan memposisikan sektor tersebut agar hadir lebih kompeten dalam pembukaan kembali ekonomi. Hal ini termasuk pengenalan skema pertumbuhan dan transformasi baru yang mengadopsi pendekatan value chain; perpanjangan dana produktivitas dan kemampuan konstruksi; dan kerangka kerja pembangunan yang lebih mapan.

Untuk membantu individu mendapatkan pekerjaan baru di sektor-sektor yang berkembang, pemerintah Singapura juga mengalokasikan tambahan dana SGD 5,4 miliar untuk insentif kerja dan pelatihan tahap kedua untuk membantu pekerja yang membutuhkan dukungan tambahan. Sementara itu di Malaysia, anggaran 2021 untuk lingkungan binaan disusun untuk kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial guna membantu Malaysia kembali ke pertumbuhan yang positif.

Baca juga: Singapore’s budget in 2021: Transforming the built environment value chains

MELUNCURKAN INISIATIF PENDUKUNG
Di Malaysia, melihat dampak MCO kedua, CIDB memutuskan untuk memperpanjang periode inisiatif dukungan untuk mengurangi beban kontraktor. Hal tersebut dilakukan menyusul masukan dari para pelaku industri dan asosiasi profesional.

Baca juga: CIDB’s support initiatives continue to reduce contractor burden

Sementara itu, pemerintah Singapura menyisihkan SGD 1 miliar untuk insentif pertumbuhan lapangan kerja guna mendorong pemberi kerja mempekerjakan penduduk setempat. Insentif tersebut memberi kesempatan bagi pemberi kerja yang memenuhi syarat tunjangan gaji yang besar untuk semua karyawan lokal baru di semua tingkatan gaji, dengan dukungan yang lebih tinggi untuk karyawan senior. Awal bulan ini, Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura juga membebaskan pungutan untuk semua pemegang S-Pass dan izin kerja selama jangka waktu SHN dari Januari hingga September 2021.

MEMPERCEPAT TRANSFORMASI INDUSTRI
Pemerintah Hong Kong telah meluncurkan Sistem Pengajuan Rencana Elektronik Perumahan (Housing Electronic Plan Submission System atau HePlan) yang dikembangkan sendiri untuk menyetujui aplikasi rencana pembangunan tanpa gangguan selama pandemi COVID-19. HePlan adalah pengajuan elektronik pertama dan layanan elektronik komprehensif untuk pengajuan dan persetujuan rencana bangunan.

Baca juga: Maintaining normal operation of building control submissions amid pandemic with HePlan

Di Singapura, pemerintah telah mengadopsi pendekatan rantai nilai untuk transformasi industri. Ini diperkenalkan untuk mendukung pembentukan aliansi strategis di antara pengembang, kontraktor, dan konsultan di seluruh rantai nilai konstruksi. Hasil yang diharapkan mencakup penghematan produktivitas melalui penggunaan desain untuk manufaktur dan perakitan (design for manufacturing and assembly atau DfMA) dan teknologi pengiriman digital terintegrasi (integrated deigital delivery atau IDD).

Singkatnya, negara-negara di Asia telah melakukan langkah drastis untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang berdampak buruk bagi perekonomian. Sektor konstruksi adalah kunci dalam pemulihan tersebut sehingga penting untuk terus meluncurkan dan mempertahankan inisiatif pendukungnya. – Construction+ Online