Tiga tahun sebelum masa berlaku berakhir, pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) disarankan untuk mengurus perpanjangan sertifikatnya. Hal itu disampaikan oleh Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo dalam webinar “Kupas Tuntas Praktek Mafia Tanah” yang diselenggarakan hari Jumat, 12 Maret 2021 lalu, seperti dikutip dari Kompas.
Erwin menyoroti kasus HGB lama yang dibiarkan mati dan terbit HGB baru seperti yang dialami salah satu perusahaan di Palu, Sulawesi Tengah. Masa HGB perusahaan tersebut akan berakhir dalam dua tahun. Namun, ada oknum wali kota yang mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak memperpanjang HGB perusahaan itu. Oknum wali kota ini beralasan ingin memakai lahan tersebut sebagai sarana olahraga.
Alasan ini memaksa BPN tidak melakukan perpanjangan HGB perusahaan itu hingga lewat masa berlaku. Setelah masa berlaku lewat, oknum wali kota ini akhirnya memasukkan penggarap fiktif hingga keluarlah HGB atas nama perusahaan baru. Dalam hal ini mafia tanah mengambil tanah pihak lain, namun berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Erwin berpesan agar pemilik HGB segera memperpanjang sertifikatnya sebelum masa berlakunya habis.
Di kasus lain, pemalsuan sertifikat seperti yang dialami oleh ibunda Mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal lebih mudah dituntaskan. Sebab, tanah atau rumah yang dimiliki atas pemilik sertifikat tidak hilang.
Pemalsuan sertifikat sendiri terbagi dalam tiga tingkat, yaitu pemalsuan blanko, pencurian blanko asli oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemalsuan warkah tanah. Pada pemalsuan blanko, fenomena tersebut pernah terjadi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Untuk kasus kedua, oknum BPN melakukan pencurian blanko asli dan mengetik sendiri sertifikat tersebut. Kasus ini sempat terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, hal yang menimpa ibunda Dino adalah pemalsuan warkah atau berkas pendukung sertifikat. – Construction+ Online
