Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Tahun Anggaran (TA) 2022 telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Total anggaran yang dikelola Kementerian PUPR TA 2022 adalah sebesar Rp 100,6 triliun, dan sejak Oktober 2021 lalu telah dilaksanakan tender atau seleksi dini sejumlah 2.092 paket dengan nilai pagu sebesar Rp 35,1 triliun.
Dalam acara penandatanganan yang dilakukan Senin, 24 Januari 2022 di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Kementerian PUPR telah menyelesaikan 838 paket senilai Rp 17,5 triliun dengan rincian 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp 220 miliar telah terkontrak pada akhir bulan Desember 2020, hingga saat ini. “Terdapat 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp 17,36 triliun telah selesai proses tender/seleksi dan siap dilakukan penandatanganan,” ungkap Menteri Basuki.
Rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender/seleksi dini TA 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp 10,68 triliun pada akhir Januari 2022 dan 583 paket senilai Rp 6,91 triliun pada akhir Februari 2022. “Diperkirakan dengan jumlah paket tersebut penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp 7,34 triliun atau sebesar 7,30%,” tambahnya.
Pada tahun 2022, Kementerian PUPR akan melaksanakan Kebijakan Pelaksanaan Program TA 2022, di antaranya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), mendukung infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo, pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT), Optimalisasi Pemeliharaan Operasi dan Rehabilitasi (OPOR), serta antisipasi penanganan bencana La Nina.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan dengan dilaksanakannya lelang dini ini akan mendukung upaya peningkatan ekonomi nasional melalui optimalisasi belanja APBN khususnya pada kuartal I tahun 2022. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, maka pada kuartal pertama harus bisa tercapai minimal 5%. “Oleh karena itu, kami mengapresiasi Kementerian PUPR yang konsisten melakukan pelelangan dini setiap tahun. Semoga bisa dicontoh oleh K/L dan pemerintah daerah lainnya,” ujar Menko Airlangga.
Pelaksanaan penandatangan dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dari Balai Kementerian PUPR yang berada di 34 Provinsi. Proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain tender/seleksi dan e-katalog sektoral PUPR sehingga menjamin proses yang transparan, efektif, dan efisien.
Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan realisasi belanja tersebut dimaksudkan agar Kementerian PUPR dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-monitoring, serta pemanfaatan e-katalog sektoral Kementerian PUPR. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan tetap mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM. — Construction+ Online
