Provinsi Papua dan Papua Barat tidak luput dari perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berusaha mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur itu sendiri.
Untuk mendukungnya, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Workshop Pendapat BPK RI bertajuk ‘Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat’, Selasa, 30 Maret 2021 lalu.
Anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua dalam TA 2021 adalah sebesar Rp 6,12 triliun. Angka tersebut terbagi untuk bidang SDA Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar, dan perumahan Rp 330 miliar. Sementara itu, anggaran di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 3,67 triliun yang disiapkan untuk pembangunan bidang SDA sebesar Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar, dan perumahan Rp 200 miliar.
Foto: PUPR
Menteri Basuki mengatakan bahwa untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program. Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya, telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua sejauh 1.098 km, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 km,” ujar Menteri Basuki.
Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua. “Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi,” tutup Menteri Basuki. — Construction+ Online
