NEWS & EVENTS ONLINE EXCLUSIVE

Tetap Jadi Prioritas, Anggaran Total Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tahun 2020 Naik Menjadi 430 Triliun Rupiah

Pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan masih menjadi salah satu prioritas nasional, apalagi dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka pameran Konstruksi Indonesia (KI) 2019, Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF) 2019, serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, pada hari Rabu, 6 November 2019 lalu.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran total pembangunan infrastruktur sekitar Rp 430 triliun pada 2020 atau naik dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 420 triliun. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan kesiapan seluruh komponen rantai pasok industri konstruksi yang terdiri dari sumber pendanaan, sumber daya manusia (SDM), peralatan dan material, dan teknologi konstruksi. “Kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai pasok konstruksi yang berkualitas, terutama pasokan tenaga ahli jasa konstruksi yang harus terus kita tingkatkan, kuantitas maupun kualitasnya didukung dengan sertifikasi berstandar internasional,” ujar Presiden Jokowi

Dalam pembukaan di acara ini, Presiden hadir bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa untuk mendorong terciptanya SDM konstruksi yang kompeten, handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri jasa konstruksi.

Terkait kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, Presiden menginstruksikan untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas. Ditekankan juga agar terus berupaya mengurangi penggunaan bahan konstruksi impor sehingga pembangunan infrastuktur yang masif dapat mendongkrak industrialisasi dalam negeri. “Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius. Berbagai produk dalam negeri, seperti kebutuhan produk baja, serta berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya harus disediakan sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita,” pesan Presiden Jokowi.

Ditambahkannya juga, gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dapat menaikkan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Tak hanya itu, ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur dapat menciptakan banyak lapangan kerja dengan mendorong peningkatan peran swasta. Pembukaan ruang kepada sektor swasta menurut Presiden juga terkait dengan dukungan kesiapan pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin semuanya bergantung pada APBN.

Terkait arahan Presiden untuk mengoptimalkan pemakaian produk lokal untuk pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki menyatakan telah memerintahkan seluruh pekerjaan konstruksi bidang PUPR untuk membeli bahan baku dan peralatan local, seperti penggunaan aspal Buton untuk jalan dan pembelian eskavator ke PT Pindad. Turut hadir mendampingi Menteri Basuki adalah Inspektur Jenderal Widiarto, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi A. Hamid, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lolly Martina Martief, dan para Staf Ahli Menteri PUPR. ― Construction+ Online