Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap untuk memanfaatkan tanah milik pemerintah untuk pembangunan public housing dan rumah negara. Hal ini menjadi benang merah kegiatan Breakfast Meeting yang membahas pemanfaatan tanah milik pemerintah untuk pembangunan public housing dan rumah negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Hotel Le Meridien, Jakarta pada hari Selasa, 14 Januari 2020 lalu.
Dilansir dari media publikasi resmi Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti RPJMN 2020-2024 dan implementasi 1 juta pembangunan public housing yang merupakan major project penyediaan perumahan di Indonesia. “Pemerintah perlu menyediakan public housing dan rumah negara untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah yang banyak tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia,” ujar Khalawi.Permasalahan mengenai keberadaan rumah dinas saat ini kerap menjadi polemik di masyarakat.
Banyak rumah dinas yang kini berubah fungsi dan dikuasai oleh pihak keluarga, bukan oleh pegawai yang bersangkutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan agar aset tanah negara yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dapat digunakan untuk lokasi pembangunan rumah dinas bagi ASN. “Pembangunan rumah dinas dapat dilakukan secara vertikal di kota-kota besar. Rumah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang bersangkutan hingga memasuki masa pensiun dan harus ada aturan yang harus dipatuhi,” terangnya.
Pemerintah melalui Program Sejuta Rumah akan terus berupaya mewujudkan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Pembangunan public housing dan rumah negara tersebut juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mempercepat penyediaan lebih dari 1,5 juta rumah layak bagi ASN/TNI/Polri, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyatakan dukungannya terhadap upaya pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rumah bagi ASN. Menurutnya, pengelolaan aset negara harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat mensejahterakan masyarakat. “Ada tanah Eks BPPN seluas 17 hektar (Ha) di daerah Kalimalang yang dapat dimanfaatkan sebagai pilot project pembangunan public housing dan rumah negara tersebut,” terangnya. — Construction+ Online
